Rabu, 29 Oktober 2014
Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah semakin
hari semakin berkurang. Kabar-kabar dari berbagai media yang menyoroti pergerakan
pemerintah dicerminkan betapa banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi
saat ini. Semuanya serba kurang, bahkan sepertinya beberapa orang yang menjabat
di kementerian negara tidak layak untuk mengawal kemajuan bagi negaranya
sendiri.
Entah, apa karena dampak dari sudah banyaknya pejabat
yang melakukan, dan atau terlibat dalam masalah korupsi, atau dimungkinkan karena
faktor yang lain. Terlepas dari semua itu, mengamati sorotan media untuk publik
kepada pemerintah saat ini telah menimbulkan pemikiran yang mengarahkan
ketidakpercayaan masyarakat kepada para pemimpin di bangsa ini.
Salah satu berita yang pernah disiarkan di salah satu
media televisi mengatakan bahwa para menteri susah diajak untuk tertib oleh pembawa
acara saat akan dilantik. Para menteri tidak langsung menempati posisi yang
ditentukan setelah diminta berkali-kali oleh si pembawa acara. Baru setelah
Presiden Jokowi datang mereka bersedia untuk tertib dan melangsungkan acara
pelantikan. Padahal, bisa jadi acara pelantikan itu memang menunggu kedatangan
Presiden lebih dahulu kemudian baru bisa dimulai. Hanya saja, pandangan
masyarakat akan berbeda dalam menanggapi kejadian itu. Mereka akan cenderung
mengatakan bahwa para menteri tidak disiplin dan sulit untuk menertibkan diri.
Selain itu, pernah juga dimunculkan berita yang sedikit
memojokkan Jokowi, terkait dengan terpilihnya Rini Soemarno menjadi Menteri
Badan Usaha Milik Negara. Terpilihnya Rini Soemarno, menteri kabinet kerja terkaya
dengan harta Rp.40,07 Miliar, mengindikasikan dirinya termasuk pejabat yang
juga tidak bersih, bertolakbelakang dengan pernyataan jokowi yang mengklaim
bahwa para menterinya bersih dari korupsi. Apalagi, Perempuan yang pernah
menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era kepemimpinan Megawati
Soekarno Puteri, dalam salah satu surat kabar disebut-sebut bermasalah menurut
KPK. Semua kabar miring tentang wanita yang pernah menjabat sebagai Presiden
Direktur Astra Internasional ini ditampakkan kembali, termasuk pernyataan bahwa
dirinya pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses
imbal dagang pesawat jet tempur sukhoi, helikopter dan peralatan militer Rusia.
Dia dianggap melanggar UU Pertahanan dan UU APBN, dan bermasalah dalam beberapa
kabar miring yang sudah ditampilkan ke publik.
Lagi-lagi sebuah pemberitaan yang tidak beda dengan pemberitaan
dari kejadian pelantikan diatas. Dengan pemberitaan Rini Soemarno ini, masyarakat
seolah dibumbui dengan persepsi negatif khususnya kepada Rini Soemarno. Hanya berdasar
dugaan dan penilaian saja seolah dia sudah tidak masuk dalam citra pejabat yang
bisa dipercaya. Padahal, dia akan mengemban amanat baru di kabinet kerja Jokowi
selama lima tahun kedepan.
Seharusnya, dengan dipilihnya seorang pemimpin yang baru,
sebagai masyarakat yang baik tentunya akan selalu berusaha mendukung setiap
langkah kebijakan pemimpinnya. Setiap orang pasti mempunyai masa lalu, termasuk
masa lalu yang kurang baik. Namun, masa lalu bukanlah sebuah kekurangan secara
mutlak. Dalam arti sebuah kekurangan masih bisa dibenahi di masa yang akan
datang, karena semua bisa berubah dan seseorang yang berpikir maju tidak akan
mengulangi kesalahan yang kedua kalinya.
Pak Jokowi dan semua
menterinya sudah sah menjadi pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah
saatnya masyarakat mendukung seluruh arah kebijakan dan pergerakan pembangunan
yang akan digagas dan dijalankan. Karena, jika kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah sudah tidak ada lagi, pemerintah sekuat dan sebaik apapun tidak akan
mampu membawa Negaranya dengan sebaik-baiknya. Belum lagi jika harus menghadapi
para mantan pejabat yang pernah berseteru saat menjadi anggota di instansi
pemerintah dan media yang kadang kurang santun dalam mengabarkan berita.
